Budaya Politik Pada pemilihan kepala Desa

A.    Pendahuluan

Pemilihan Kepala Desa yang sering disingkat dengan Pilkades mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai kepala desa.  Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis.

Pesta demokrasi yang dilakukan ditingkat wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan pemerintah tentang tata cara penyelenggaraan pilkades. Sehingga seluruh rangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan panitia pilkades sampai pada pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat. Dan harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan desa.

Dalam perkembangannya Budaya Politik dalam relevansinya terhadap demokrasi Indonesia yang mengkrucut pada Pilkada maupun Pilkades yang dipayungi oleh Otonomi Daerah telah menjadi bahan kajian yang kompeherensif terhadap aktor politik Desa dan partisipasi politik masyarakat.Misalnya, Pilkades yang selama ini telah berlangsung menurut Sutono Eko (2001), sangat kental dengan basis komunal yang terkait dengan hubungan kekerabatan, kekeluargaan, pertemanan maupun ketetanggan.Penyelenggaraan yang melibatkan secara langsung warga masyarakat sering kali menimbulkan fragmentasi politik yang cukup kompleks di tingkat Desa. Keanekaragaman kultur yang ada dalam masyarakat juga akan mempengaruhi proses demokrasi dalam Pilkades. Tatanan nilai, adat istiadat, organisasi keagamaan, hubungan kekeluargaan ataupun nilai-nilai lainnya, akan terlihat dalam tindakan politik masyarakat.

Bercermin dari pranata politik dan pembagian kekuasaan yang ada didaerah saat ini, basis tradisi masyarakat yang merupakan hasil interaksi internal masyarakat menjadi tradisi simbol dalam segala praktik-praktik dalam kehidupan terkhusus lagi dalam praktik politik, dimana kekuasaan diserahkan kepada nilai dan kepercayaan yang menurun dari tradisi leluhur. Kecendrungan pemahaman ini kemudian membentuk konsepsi budaya politik sebagai bagian dari mainset setiap individu dalam kelompok masyarakat yang menunjukan wujudnya dari beberapa rangkaian-rangkaian peristiwa-peristiwa tradisional yang telah mengkristal dalam kehidupan masyarakat, diwariskan turun temurun berupa tatanan nilai dan norma perilaku maupun pola tindakan.

B.     Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penulisan jurnal ilmiah ini penulis merumuskan masalah yaitu:

a.    Bagaimana Budaya politik masyarakat Desa Bungi, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)?

b.    Faktor apa yang mempengaruhi Budaya Politik Masyarakat Desa Bungi Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)?

C.    Budaya politik

Menurut Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu.

Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Yang kedua (aspek generik) menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup.

Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status quo atau men­dorong mobilitas), prioritas kebijakan (menekankan ekonomi atau politik).

D.    Partisipasi politik Masyarakat

Partisipasi politik masyarakat dalam ruang-ruang politik dari skala Nasional sampai skala terkecil (pilkades) dari segi rekrutmen calon, dalam konteks pilkades di Desa Bungi pandangan politik maupun kepentingan masyarakat menjadi terbagi-bagi dengan membentuk kelompok  masing-masing, yang penulis menyebutnya sebagai kelompok kepentingan yang berlandaskan atas kekeluargaan dan kekerabatan.

Individu-indivdu atau kelompok yang melakukan kegiataan partispasi politik pada dasarnya mempunyai alasan yang menjadi landasan individu atau kelompok untuk ikut berpartisipasi dalam politik, dari wawancara diatas landasan partispasi masyarakat lebih berdasarkan pada kesamaan ras dan kekeluargaan/kekerabatan.Hal ini sesuai dengan anggapan Hutington (1970:59) landasan orang berpartsipasi politik yaitu adanya kesamaan ras, agama atau karena strata sosial dan lain-lain.Partispasi politik masyarakat yang demikian pada dasarnya lebih banyak menonjolkan perasaan dari individu-individu terhadap proses politik yang ada dengan hubungan emosional yang kuat.

Dalam sistem masyarakat desa kolektifitas merupakan suatu hal yang terdapat didalamnya, namun dalam hal kontes politik kolektifitas maupun solidaritas memiliki batasan tersendiri dalam artian batasan-batasan tersebut dimiliki oleh masing-masing kelompok yang dalam tindakan-nya  berorientasi status sehingga merubah pola-pola yang sudah ada. Secara teoritis masyarakat desa dalam setiap melakukan tindakannya sarat akan orientasi status, pollin (1972;36), dalam aspek politik pilkades Desa Bungi kondisi ini benar-benar hadir dalam praktiknya, namun tindakan yang dilakukan bukan orientasi status individu yang terdapat dalam kelompok, melainkan orientasi kolektifitas kelompok.

E.     Sosoialisasi Politik Masyarakat

Menyangkut relevansinya terhadap pilkades Desa Bungi proses sosialisasi politik yang dilakukan mungkin lebih kompleks dalam hal ini lebih menyeluruh pada tingkatan masyarakat, dalam aspek masyarakat modern antara sosilisasi masyarakat urban dan Desa, masyarakat tradisional dalam Kontes Desa Bungi penanaman dalam hal pendidikan politik lebih cenderung rendah namun meluas dari pada masyarakat urban, kondisi dikarenakan basis massa atau kontradiksi subjek masyarakat kota yang lebih banyak dihadapkan pada isu-isu atau problem-problem  sosial yang lebih kompleks.

Dalam hal aspek kultur masyarakat objek sosialisasi politik menjadi hal yang paling mendasar dalam kompleksitas dari suatu sistem sosial, secara teoritis sosialisasi politik selalu dilandaskan pada pengetahuan-pengetahuan tentang sistem politik yang merupakan bagian dari sistem sosial, disisi lain, proses sosialisasi yang dilakukan merupakan praktek politik modern walaupun konsepsi yang dihadirkan sebagian dari masyarakat berlandaskan pada pola-pola politik yang mereka anut secara spesifik.

Dalam aspek ini, masyarakat lebih bersifat dogmatif dalam hal penurunan nilai-nilai dan keyakinan mereka terahadap sistem politik dalam masyarakat, pengenalan sistem politik dalam kontes pilkades dalam hal partisipasi politik masyarakat lebih banyak karena imitasi individu terhadap pola-pola yang ada. Media sosialisasi yang memang dari awal dilakukan namun tidak terstruktur dari masa kanak-kanak bahkan secara formal sosialisasi politik tentang pengenalan institusi tidak dijalankan bagaimana semestinya.

Dalam masyarakat di Desa Bungi sama seperti masyarakat pada umumnya dalam kontes ketersediaan fasilitas media massa. Namun pada sisi pemanfaatan media massa tidak di manfaatkan untuk perolehan informasi tentang politik, hal ini juga tidak terlepas dari kesadaran masyarakat untuk ingin mengethui hal-hal politik yang terjadi dalam pemerintahan mereka, sebagian besar masyarakat lebih menyukai film atau sinetron dari pada ingin mencari pengetahuan tentang kondisi atau berita seputar politik dan pemerintahan.

Revitilasasi kesadaran politik pada masyarakat tradisional memang ditujukan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis, yang perlu kita akui saat ini masih belum seiring dengan kebudayaan politik yang ada didalamnya. Idealnya, Negara yang demokratis bisa didapatkan jika budaya politik masyarakat yang partisipan. Kesadaran politik masyarakat tidak terlepas dari keyakinan dan nilai-nilai kultur yang ada, nilai-nilai kultur disini yaitu menyangkut kebiasaan masyarakat dalam kehidupan yang menganggap politik hanya merupakan urusan yang memiliki kapasitas dan otoritas, dan masyarakat hanya mencoba mendengarkan tentang apa yang diputuskan oleh  orang yang bersangkutan. Disisi lain, juga sosialisasi politik yang seharusnya bisa menjadi sarana pendidikan politik hanya dimaknai sebagai seremonial saja yang berhubungan langsung dengan moment tertentu.

F.     Faktor Pengaruh  terhadap Budaya politik masyarakat

Membicarakan mengenai pengaruh dari kebudayaan yang berkembang terhadap budaya politik masyarakat Desa Bungi dapat kita pelajari dari keseharian warga Desa serta pandangan mereka terhadap fenomena politik yang ada di Negara ini, pandangan masyarakat inilah yang merupakan dari proses sosial yang lahir dalam masyarakat, interaksi sosial yang ada menempatkan budaya sendiri pada posisi terdepan sehingga pandangan masyarakat berpatokan pada keyakinan mereka sendiri yang mengenyampingkan pandangan dari luar atau budaya luar disamping itu juga tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan konsumsi informasi atau budaya modern tidak memiliki ruang dalam masyarakat.

sistem pengetahuan suatu masyarakat, merupakan identifikasi dari rendahnya peradaban yang dimiliki masyarakat tersebut. Maka dengan demikian sistem pengetahuan dapat pula dijadikan barometer bagi tinggi rendahnya budaya suatu bangsa. Hal itu disebabkan karena sistem pengetahuan merupakan aktualisasi dari segala sikap erilaku masyarakat yang secara empiris dapat dirasakan, dilaksanakan, dilestarikan dan dipedomani sebagai sesuatu yang dapat memberikan keseimbangan dalam kehidupannya. Sistem pengetahuan ini pun mengatur seluruh aktifitas hidup dan kehidupan untuk keseimbangan dan berinteraksi antara masyarakat dan masyarakat, masyarakat dan individu, masyarakat dengan alam lingkungannya dan masyarakat dengan Tuhannya. Oleh karena itu, sistem pengetahuan suatu masyarakat tercakup dalam segala aspek yang mengatur hidup dan perilaku manusia.

Begitu pula sistem pengetahuan yang ada dan dimiliki oleh masyarakat desa bungi, adalah merupakan manifestasi dan aktualisasi dari seluruh aktifitas masyarakatnya dalam berinteraksi untuk mencari keseimbangan baik dirinya, orang per orang maupun orang dengan alam sekelilingnya. Bahkan disamping itu, sistem pengetahuan ini dapat pula dijadikan sebagai benteng dalam menghadapi arus budaya luar yang mencoba memasuki wilayah budaya miliknya. Dengan kata lain bahwa pengetahuan pamali atau tabu yang berlaku dalam masyarakat tradisional merupakan salah satu bentuk penyeimbang dalam berinteraksi. Pandangan mengenai masyarakat tradisionaladalah masyarakat yang kuat memegang tradisi warisan nenek moyangnya adalah benar, tetapi masyarakat tersebut tidak mengisolir diri dari masyarakat di sekitarnya, mereka bersama-sama dengan anggota masyarakat lain ikut berpartisipasi secara aktif. Mereka berintegrasi dengan masyarakat lainnya terutama dalam kepentingan hidup bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama pula.

Ketentuan-ketentuan adat seperti pamali, tabu atau lebih dikenal dengan sebutan pantangan dan sebagainya hanya berlaku bagi orang-orang dilingkungan masyarakat sendiri. Bentuk-bentuk penyeimbang lainnya dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya, hal ini merupakan bentuk pengetahuan yang harus ditaati, dilaksanakan dan dipedomani sebagai ajaran yang mengandung kristalisasi nilai-nilai luhur kehidupannya. Bentuk pengetahuan ini mengandung fungsi nilai-nilai filosofis disamping fungsi social dan fungsi nilai relijius.

Disisi lain, arus modernisasi dan globalisasi telah membawa perubahan yang menggilas seluruh aspek kehidupan, sehingga kita sebagai manusia yang hidup dizamannya secara langsung ikut pula dalam perubahannya, baik yang terjadi dalam tata nilai maupun dalam norma-norma. Salah satu dampaknya membuat manusia menjadi terpecah kepribadiannya, dan menyebabkan terjadinya pergeseran nilai sakral menjadi profan.

 

Daftar Pustaka

Almond, Gabriel & Sidney verba. 1984. Budaya politik: tingkah laku politik dan demokrasi di 5 negara. Terjemahan Drs. Sahat simamora. Bina Aksara: Jakarta.

Budiarjo, Mariam (ed). 1998. Partisipasi dan Partai Politik. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta

Budiharjo, Miriam. 2009. Dasar-dasar ilmu Politik, Cetakan ke-8: gramedia: Jakarta.

Burke, Peter. 2007. Sejarah dan teori-teori Sosial. Pustaka Belajar: Jakarta.

Duverger, Maurice. 2010. Sosiologi Politik. PT Raja Grafindo Persada, dan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial (YIIS): Jakarta.

Fathurrahman, Dede dan Wawan Sabri. 2002. Pengantar Ilmu Politik. UMM Press: Malang.

Prastowo, andi, 2011. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Ar-Ruzz Media: Jogjakarta.